Kementerian PP-PA Mengajak Media untuk Turut Membantu Mengedukasi Keluarga tentang Hak-Hak Anak

Seminggu yang lalu saya menonton video ijab kabul yang terjadi di Desa Tungkap, Tapin, Kalimantan Selatan. Ijab kabul ini bukan ijab kabul biasa. Sepasang anak SMP melakukan pernikahan dini. Duh, miris saya menonton mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabul yang bahkan suaranya aja masih terdengar bocah banget alias belum akil balig! Boro-boro mikirin kesiapan mental dan finansial berumah tangga, organ reproduksi mereka aja belum matang! Organ reproduksi yang belum matang meningkatkan risiko kematian saat melahirkan menjadi 5 kali lipat lebih besar dan menyebabkan perempuan rentan terkena macam-macam kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks.

Gimana reaksi orangtua pasangan tersebut? Mereka tidak hadir. Selama ini mempelai laki-laki tinggal bersama neneknya (kedua orangtuanya sudah berpisah), sementara orangtua mempelai perempuan sudah lama meninggal dunia.

Edukasi keluarga tentang hak-hak anak

            Anak-anak Indonesia berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini bisa terwujud jika keluarga paham hak-hak anak. 

Berdasarkan data dari kemendagri.go.id, Indonesia tercatat memiliki hampir 70 juta Kepala Keluarga yang diharapkan komit memenuhi hak-hak anak. Kenyataannya, kasus perkawinan anak, gizi buruk, dll masih jamak kita jumpai. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu keluarga Indonesia memenuhi hak-hak anak?

         Kementerian PP-PA melalui Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak menggelar media gathering dengan tema Media Menginspirasi: Media Mengedukasi Keluarga Wujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2013 di Penang Bistro, Jakarta Pusat (17/7).

Langkah Kementerian PP-PA mengajak media untuk turut membantu MENGEDUKASI KELUARGA merupakan hal tepat dan sesuai dengan amanat UU Pers dan UU Perlindungan Anak untuk pemenuhan hak-hak anak.

            Media berfungsi menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Melalui media, masyarakat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya.   

Pada tahun 2006, Indonesia membuat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui komitmen yang terintegrasi, melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Secara resmi KLA diluncurkan pada tahun 2010.

Tahun ini, sebanyak 389 kabupaten/kota dikembangkan menjadi KLA. Dari jumlah tersebut, 176 kabupaten/kota berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori. Acara penghargaan KLA akan digelar di Surabaya pada tanggal 23 Juli 2018 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Pertanyaannya, kenapa agenda KLA masih banyak yang belum tuntas, ya?

Narsum di acara media gathering

Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama

             Keluarga punya peranan sangat besar dalam proses tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan. Keluarga tempat pertama dan utama pemenuhan hak anak untuk masa depan anak. Selain orangtua, yang termasuk keluarga di sini adalah keluarga inti dan keluarga extended. Jangan sampai anak-anak tidak ada yang mengasuh. Ini statement resmi dari Konvensi Hak Anak.

Jadi, Teman-teman tahu kan kenapa kita harus membantu mengedukasi keluarga? Jumlah anak-anak (di dalam kandungan dan di bawah usia 18 tahun) kira-kira sepertiga dari total jumlah penduduk Indonesia atau 87 juta jiwa. “Kalau sebuah keluarga gagal mengasuh, dampak yang diterima bukan hanya ke anak atau keluarganya sendiri, melainkan juga ke masyarakat dan bangsa,” tegas Bu Lenny N. Rosalin, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak.  

Berikut prinsip-prinsip pembangunan anak; nondiskriminasi (semua anak berhak mendapat perlakuan yang sama dari sisi suku, agama, dll), menghargai pandangan anak, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak hidup kelangsungan hidup perkembangan setiap anak harus dijamin.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara garis besar terdapat dalam 5 klaster, sbb:

1. hak sipil dan kebebasan

            Anak harus punya akta kelahiran atau identitas. Daftar sekolah, bikin paspor, dll, butuh akta kelahiran. Jika tidak punya, anak rawan terjerat child trafficking. Fakta di lapangan, sekitar 99% anak yang menjadi korban, tidak punya akta kelahiran. Duh, serem!

2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

            Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, jika anak tidak punya orangtua, anak bisa diasuh oleh keluarga inti atau keluarga extended.

3. kesehatan dasar dan kesejahteraan

            Ini udah jelas banget. Kasus gizi buruk, tidak mendapatkan ASI (karena orangtua tidak tahu bahwa ASI penting), anak merokok, dll masih menghantui anak-anak kita.

4. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

            Anak butuh sekolah yang aman, kantin yang sehat, misalnya. Mereka yang memanfaatkan waktu luang di jalur positif akan mengurangi angka tawuran, pemakaian narkoba, merokok, dll.

5. perlindungan khusus

Pekerja anak, anak yang bermasalah dengan hukum, ini salah dua poin dalam perlindungan khusus. Perkuat klaster 1–4 supaya anak tidak terjerumus dan bermasalah di klaster 5. Ajarkan anak untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika terjadi masalah di klaster 5, biaya yang harus dikeluarkan banyak sekali.   

Pagi, DBers! Anak Indonesia adalah anak GENIUS yaitu Gesit, Empati, Berani, Unggul, dan Sehat. Jelang Hari Anak Nasional (HAN) 2018, yuk jaga hak anak-anak kita dan beri mereka kebebasan berekspresi di jalur yang positif. Seiring dengan akan diadakannya Asian Games, mari ajak anak-anak kita untuk mencintai olahraga dan belajar tentang sportivitas. ❤️ . . . #partisipasimedia #partisipasimediauntukHAN2018 #partisipasimediauntukramahanak #cerdasbermedia #cerdasbermediauntukHAN2018 #cerdasbermediauntukramahanak #mediakomunitas #mediakomunitasuntukHAN2018 #mediakomunitasuntukramahanak #partisipasi #media #partisipasimedia #cerdas #bermedia #cerdasbermedia #komunitas #ramahanak #mediaHAN2018

Sebuah kiriman dibagikan oleh Dear Blogger Net (@dearbloggernet) pada 18 Jul 2018 jam 7:30 PDT

Perlindungan anak dalam media penyiaran

            Kalau disebut media penyiaran, yang langsung saya ingat adalah teve. Jujur, saya prihatin betul dengan acara teve yang sekarang ini dari reality show (tapi bo’ongan), acara musik slapstik, sinetron kejar tayang (siang naskah dibikin, sore syuting), dst. Bisa dibalikin lagi enggak sinetron Keluarga Cemara, kuis Kata Berkait, acara musik MTV, dll itu?

Padahal, berdasarkan survei AC Nielsen tahun 2017, teve masih menjadi media yang tingkat penetrasinya yang cukup tinggi. Masyarakat hampir segala usia masih menonton teve. Teve ibarat anggota keluarga yang tidak ada di dalam list Kartu Keluarga. Ulala.    

            Poin Perlindungan Anak sangat penting dalam media penyiaran. Anak-anak penikmat media dan mereka sangat imitatif. Oleh sebab itu, media penyiaran memiliki peraturan soal batasan usia, perlindungan pornografi serta unsur seksualitas, larangan kekerasan verbal serta nonverbal, unsur mistis, dan kesesuaian dengan psikologis anak.

Di Inggris, seorang anak perempuan meninggal karena lehernya terikat pita. Dia meniru adegan kartun Dora the Explorer. Di Tiongkok, anak usia 4 dan 7 tahun mendapat kekerasan dari teman-temannya. Teman-temannya terinspirasi film kartun di channel di Tiongkok. Di Irak, seorang anak gantung diri setelah menonton adegan eksekusi Saddam Hussein yang ditayangkan secara live di teve. Film kartun aja kita mesti kontrol anak-anak, apalagi tayangan sadis yang terakhir ini!    

            Anak-anak sering menjadi objek tayangan di media penyiaran, misalnya anak diwawancara sebagai korban bencana (jadilah si anak menangis kejer saat diwawancara, ini kan traumatik banget), anak diwawancara terkait berita orangtuanya yang berselingkuh atau bercerai (biasanya anak pasangan selebritas), dst. Mbak Dewi Setyarini, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), mengatakan bahwa bahwa KPI memberikan sanksi bertingkat kepada media penyiaran yang melanggar peraturan. Please, media yang sering ngasal bikin berita dan acara, segeralah kembali ke jalan yang benar, ya.

            “Alangkah baiknya jika media penyiaran memberikan program-program yang mendidik, menghibur, dan menjadi sumber informasi untuk anak,” kata Mbak Dewi.    

Children ... they are what they read, they hear, they see, from mass media. ~ Robert Bandura

Kami para blogger siap membantu Kementerian PP-PA!

Media menjadi salah satu pilar pembangunan anak. Hopefully, dari media, keluarga paham hak-hak anak. Dengan terpenuhinya hak-hak anak, anak dapat menggapai masa depan yang lebih baik. Kita butuh generasi penerus Pak B.J. Habibie, Ibu Susi Pudjiastuti, Ibu Tri Rismaharini, dst. Kalau bukan anak-anak kita nanti, siapa lagi? Semoga IDOLA 2030 terwujud, ya! Selamat Hari Anak Nasional! [] Haya Aliya Zaki