Minggu, 03 Juni 2018

Berjaya dengan Inklusi Keuangan Syariah


Penontooon, eh, Teman-temaaan, kalau membahas keuangan kayaknya enggak pernah ada kata usai, ya. Konon pula kita ibuk-ibuk dipercaya jadi manajer keuangan keluarga. Biasanya kita yang mengatur pos-pos pengeluaran dari biaya belanja, setor SPP anak, bayar listrik, sampai urusan asuransi. Berbahagialah jika kondisi keuangan keluarga aman damai sentosa walau kadang gonjang ganjing diterpa badai dan prahara. Halah.  
Di postingan ini saya bakal mengulas reportase dari seminar ekonomi bertajuk Rembuk Republik: Memacu Inklusi Keuangan Syariah yang digawangi oleh Republika bertempat di Ballroom JS Luwansa Hotel, Jakarta (14/5). Duilah, nyebutin seminar ekonomi kesannya gimana gitu. Tenang, tenang, bahasannya cukup mudah dipahami oleh ibuk-ibuk seperti kita, kok. Alhamdulillah dari acara ini saya jadi banyak masukan tentang serba serbi ekonomi syariah. Lanjut!
Bukan rahasia lagi kalau Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seharusnya potensi pertumbuhan ekonomi syariah juga besar banget. Setuju? Sayang, fakta tidak berbicara demikian. Dalam kata sambutannya, Pak Irfan Junaidi (Pemimpin Redaksi Republika) mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan syariah baru sebesar 11,06%, di mana katakanlah dari 100 orang hanya 11 orang yang memakai layanan keuangan syariah. Tingkat inklusi sektor perasuransian hanya 1,92%. Rendah!
So, pemerintah RI berinisiasi membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dikomandoi langsung oleh Presiden Joko Widodo. KNKS menargetkan pangsa pasar industri keuangan syariah bisa mencapai dua digit. Untuk mencapainya, tentu dibutuhkan terobosan program. Republika sebagai media nasional merasa wajib membantu dengan cara mengumpulkan tokoh-tokoh ekonomi syariah dan pemerintahan dalam satu forum. Mereka adalah Pak Bambang Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), Pak Boedi Armanto (perwakilan Ketua Dewan Komisioner OJK), Pak Irfan Syauqi Beik (Ketua 1 IAEI), Pak Adiwarman Karim (Wakil Ketua DSN MUI), dan Mr. Jens Reisch (Presiden Direktur Prudential Indonesia). Acara terselenggara berkat kerja sama Republika, Prudential Indonesia, Bappenas, dan OJK. 

Narsum acara Rembuk Republik - Inklusi Keuangan Syariah

Suasana acara Rembuk Republik - Inklusi Keuangan Syariah

Acara Rembuk Republik dua minggu lalu bukan acara Rembuk Republik yang pertama diadakan Republika. Sebelumnya Republika mengangkat tema ketimpangan ekonomi, ekonomi digital, pariwisata halal, dll. Republika berharap tema Rembuk Republik kali ini mampu mengungkap hambatan, kemudian menemukan solusi peningkatan inklusi syariah.
Sebenarnya kalau bicara inklusi keuangan syariah, masyarakat miskinlah yang menjadi concern kita semua. Jumlah kemiskinan di negara kita sekitar 10,12% atau 27 juta jiwa. Mereka harus segera dibantu agar keluar dari lingkaran extreme poverty (kemiskinan ekstrem).
Fakta berikutnya, dari hasil survei yang dilakukan, 36% responden punya kredit bank, 30% belum menabung, dan 20% memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.
            Pak Boedi menjelaskan, sebenarnya pertumbuhan industri keuangan syariah cukup baik dari tahun ke tahun, namun masyarakat Indonesia yang mengakses produk keuangan syariah masih sedikit. Btw, udah pada tahu, kan, tugas OJK? OJK bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan nonbank syariah lengkap dengan segala kegiatan konsumen di dalamnya.
Demi meningkatkan pemerataan, OJK mendorong terbentuknya Bank Wakaf Mikro (BWM) di berbagai daerah. BWM merupakan program yang hadir untuk memperluas akses masyarakat kecil di bidang perbankan, antara lain akses pembiayaan tanpa agunan, bagi hasil yang kecil, dan pendampingan nasabah. Saya udah pernah cerita di blog tentang BWM, ya. Info lengkapnya silakan Teman-teman baca di postingan Bank Wakaf Mikro, Solusi Keuangan untuk Masyarakat Kecil. Hingga pertengahan April 2018, BWM telah menyalurkan pembiayaan Rp4,18 miliar kepada 4.152 nasabah yang tergabung dalam 868 kelompok usaha. Alhamdulillah.
Selain itu, Pak Boedi juga percaya, FinTech Indonesia dapat mengambil peran besar dalam meningkatkan industri keuangan syariah. Apakah gerangan FinTech? FinTech singkatan dari FINancial TECHnology. Perusahaan-perusahaan FinTech didominasi oleh perusahaan start up yang kreatif. Berkat FinTech, penyedia dan pengguna dana bisa terhubung langsung di mana aja kapan aja. Info lebih jauh tentang FinTech Indonesia silakan googling sendiri haha. Contoh paling gampang itu mobile payment yang sehari-hari kita juga udah pakai. OJK mendukung FinTech Indonesia dan inovasi keuangan berbasis teknologi lainnya.
Menurut Pak Bambang yang juga Sekretaris Dewan Pengarah KNKS, jumlah lembaga keuangan syariah (di luar perbankan, asuransi, dan Pegadaian) kita banyak. Ini modal awal untuk membuat inklusi keuangan syariah menjadi lebih luas. Hanya, hati-hati dengan jumlah. Kita harus memikirkan kualitas juga.   
Beliau menambahkan, arah pergerakan keuangan syariah di Indonesia sebenarnya sudah jauh lebih inklusif dibandingkan dengan Timur Tengah dan Malaysia. Indonesia satu-satunya negara yang mengeluarkan sukuk negara ritel (sukuk ritel) atau Surat Berharga Syariah Negara di dunia. Sukuk ritel adalah cara yang bagus untuk memperluas inklusi keuangan syariah, lho. Dengan sukuk ritel, mayoritas dari kita bisa menjadi investor. Kita bisa ikut membantu dan membiayai negara. Pemerintah paling tidak melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan produk sukuk ritel minimal setahun sekali. 
Kekurangan kita adalah kita belum memiliki bank syariah yang besar. Bank Syariah Mandiri belum sebesar bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Semakin besar bank syariah maka trust masyarakat pun semakin tinggi. Ini penting! Investor-investor lebih senang memasuki bank berskala besar.  
Salut kepada Prudential Indonesia yang peduli dengan iklusi keuangan syariah. Fyi, Prudential Indonesia sudah 22 tahun hadir di Indonesia dan asuransi syariahnya sudah hampir 11 tahun. Berpengalaman banget pastinya, ya. Prudential Indonesia bukan sekadar passionate untuk berbisnis, melainkan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya proteksi.

Pak Bambang Brodjonegoro (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS)

Mr. Jeins Reisch (Presiden Direktur Prudential Indonesia) dan Pak Bambang Brodjonegoro

Perlu diketahui, baru sekitar 7–8% masyarakat Indonesia yang punya polis asuransi jiwa, padahal punya produk ini ibarat kita sedia payung sebelum hujan. Ya, hidup selalu penuh misteri bukan? Kita tidak tahu kapan tertimpa musibah. Polis asuransi jiwa membantu kita mengatasi kondisi keuangan yang berubah drastis ketika musibah tersebut terjadi.
            Prudential Indonsia menginvestasikan Rp10 triliun untuk asuransi syariah dan jumlah nasabah tahun ini naik 100%. Sekitar 100 ribu agen berizin telah tersebar di seluruh Indonesia. Konsep digital sangat membantu pelayanan. Kiranya asuransi syariah bisa menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia.
Gimana dengan Teman-teman? Apakah sudah punya asuransi syariah? Alhamdulillah saya dan keluarga punya asuransi syariah Prudential Indonesia. Kepakai banget waktu anak-anak sakit demam berdarah dan harus dirawat inap. Prosesnya cepat pula mudah. Hal lain yang perlu dicermati adalah keuangan syariah bukan cuma untuk muslim, melainkan semua kalangan. Semoga dengan inklusi keuangan syariah, persentase kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi, ya! :) [] Haya Aliya Zaki  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah membaca dan meninggalkan jejak. Semoga tulisan ini bermanfaat. Mohon maaf, komentar Anonim akan saya hapus. Dilarang copy paste atau memindahkan isi blog. Jika hendak mengutip, harap mencantumkan sumber blog ini. Salam.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Iklan